Bagaimana Sejarah Undang-Undang Desa di Indonesia

by | 12 July 2020

regulasi desa

Dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang secara ekslusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Setelah Anda membaca seluruh artikel ini, anda dapat mengetahui perkembangan dan sejarah yang panjang di dalamnya, dimulai dari tahun 1948 hingga yang paling akhir saat ini yaitu UU No.6 Tahun 2014. Undang-undang tersebut antara lain :

1. UU No. 22 Tahun 1948, berbicara tentang Pokok Pemerintahan Daerah,


2. UU No. 1 tahun 1957, berbicara tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,


3. UU No. 19 tahun 1965, berbicara tentang Desa Praja,


4. UU No. 5 Tahun 1974, berbicara tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah,


5. UU No. 5 Tahun 1979, berbicara tentang Pemerintahan Desa,


6. UU No. 22 Tahun 1999, berbicara tentang Pemerintahan Daerah,


7. UU No. 32 Tahun 2004, berbicara tentang Pemerintahan Daerah .


8. UU No. 6 Tahun 2014, berbicara tentang Desa.


Dengan proses yang panjang dalam perumusannya serta adanya pembaharuan dalam beberapa tahun tertentu, diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat mewadahi perkembangan Desa di setiap zaman yang berbeda-beda, sehingga perkembangannya di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.

Baca Juga:

Kop Surat Dalam Pemerintahan Desa

Tag

Berita Terbaru

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Apa Bedanya?

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) seringkali kita temui apabila sedang membahas tentang tata kelola desa. Meski mirip dalam hal nama, Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa. Sebagian orang mungkin memahami bahwa ADD merupakan nominal dari DD yang...

Begini Status Dan Kedudukan Peraturan Di Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara tegas mengenai peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat dan di mana peraturan tersebut dundangkan.Meski UU 12/2011 tidak...

Pentingnya Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan penganggaran desa harus berlandaskan pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang pengaturan lebih lanjutnya diatur melalui Peraturan...

Pengurus BUMDes Harus Sarjana? Benarkah?

Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, pengelolaan potensi desa yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, apakah pengurus BUMDes harus sarjana?Badan Usaha Milik Desa...

Berita Terkait

Share This
×

Selamat Datang!

Klik salah satu dari customer services kami untuk chat via WhatsApp atau kirim email ke cs@simpeldesa.com

× Hubungi Customer Service

Daftar untuk penggunaan sistem ini berbayar, klik setuju jika Anda bersedia.

SETUJU